• 5 November 2019 pkl. 22:14
  • 0 Komentar
  • 538x dilihat

Mimpi Besar Menghadirkan Wajib Belajar 12 Tahun

PG Dikdas, Singkawang - Sebelum Upacara Pembukaan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD Pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T) Tahap 2 di Batalyon Infanteri Raider 641/Beruang di Singkawang, Kalimantan Barat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Praptono dan tim dari Kemdikbud bertemu dengan Staf Ahli KASAD, Brigjen TNI Anang Dwitono serta para personel TNI AD.

Dalam kesempatan tersebut, Praptono menjelaskan filosofi besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta upaya memenuhi wajib belajar 12 tahun.

“Kita ingin mewujudkan kebijakan Presiden tentang wajib belajar 12 tahun, apalagi tadi dilaporkan peta lokasinya dari 29 pos itu sepertinya ada 1 atau 2 pos yang dekat dengan SMK. Secara umum itu 85% kan SD. Tolong dititipkan pesan kepada yang di perbatasan itu untuk terus bisa memotivasi kepada para orang tua tentang pentingnya memberikan layanan pendidikan kepada putra-putrinya,” kata  Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Praptono di Yonif Raider 641/Beruang di Singkawang, Selasa (5/11/2019).

Sebagai informasi Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD Pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T Tahap 1 telah dilakukan di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut dan Yonif Raider 600/Modang di Balikpapan pada 11 s.d. 14 Maret 2019. Alumnus dari peserta bimtek tersebut kini bertugas di Malinau dan Nunukan. Di daerah tersebut TNI AD Mengajar berjalan dengan baik sehingga membantu Kemendikbud dalam upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di daerah 3T.

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Praptono untuk kemudian memberikan pandangannya bahwa pendidikan berperan besar dalam upaya membentuk SDM unggul.

“Kepada anak-anak harus dibangkitkan semangat bahwa dengan pendidikan itu satu, memutus mata rantai kemiskinan. Kedua, menanamkan kreativitas, inovasi dalam menjalani hidup. Yang ketiga, tentu orang yang terdidik pasti cara berpikirnya berbeda dengan orang yang tidak terdidik,” ujar Praptono.

Praptono juga mengungkapkan tentang program digitalisasi sekolah serta Program Indonesia Pintar.

“Ini nanti perlu senantiasa diingatkan kepada yang di lapangan. Saya sih berharap memang kalau ada info-info yang sifatnya khusus terkait dengan sekolah yang dibina tadi di perbatasan, tolong dilaporkan ke kita. Barangkali ada intervensi-intervensi yang bisa kita upayakan. Saya beri contoh begini kalau sekolah itu tidak kesulitan layanan listrik dan internet, kita akan coba bantu dengan program digitalisasi sekolah. Karena memang Pak Presiden punya keinginan untuk digitalisasi sekolah,” tutur Praptono.

“Laporan itu tidak mesti harus saat monev saja, kami ada kawan-kawan yang bisa dihubungi kalau ketika di lapangan memiliki ide-ide yang bisa diberikan intervensi pada sekolah itu nanti kita akan coba upayakan, komunikasikan dengan dinas, pusat,” imbuhnya.

Praptono berkeyakinan di daerah 3T tersebut merupakan populasi yang layak menerima Kartu Indonesia Pintar.

“Contoh yang paling simpel Program Indonesia Pintar, mestinya kalau lihat peta geografisnya semua anak di sepanjang itu harusnya anak-anak yang dapat kartu PIP. Kartu yang di dalamnya bernilai uang, itu bisa diterimakan sampai anak itu SMA, lulus pendidikan menengah. Jadi kalau dia terimanya dari SD, berarti SD, SMP, SMA. Itu juga mungkin perlu dipastikan dari pasukan yang telah berinteraksi dengan guru. Bisa ditanyakan ‘sudah dapat kartu Indonesia pintar belum?’ Kalau belum nanti kita fasilitasi untuk menjadi sasaran prioritas untuk pemberian KIP,” ujar Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Praptono.